Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 9 Agustus 2025
JAKARTA | ELANGBALI.COM – Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2025 terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri dugaan aliran uang bernilai jumbo hingga Rp1 triliun yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah pihak, termasuk organisasi keagamaan besar seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pihaknya sedang menjalankan metode follow the money untuk memastikan kemana dana itu bergerak. “Kita tidak mendiskreditkan siapapun, termasuk organisasi keagamaan. Tapi setiap rupiah harus ditelusuri untuk kebutuhan asset recovery,” kata Asep, Kamis (11/9/2025).
Menurut Asep, penelusuran ke organisasi keagamaan menjadi relevan lantaran kasus ini menyangkut penyelenggaraan ibadah haji, yang erat hubungannya dengan umat beragama dan institusi keagamaan.
Sejumlah nama dari PBNU dan organisasi terkait sudah dipanggil KPK, di antaranya Syaiful Bahri (staf PBNU), Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (eks staf khusus Menteri Agama sekaligus Ketua PBNU Yaqut Cholil Qoumas), serta Syarif Hamzah Asyathry (Wasekjen PP GP Ansor).
Selain itu, KPK juga telah menggeledah kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan kantor biro perjalanan haji swasta. Hingga kini, KPK menduga kerugian negara akibat kasus ini lebih dari Rp1 triliun.
Masalah utama terletak pada pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah yang diberikan Arab Saudi. Alih-alih sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2019—92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus
kuota itu justru dibagi rata: 10 ribu untuk reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.KPK memastikan penyidikan akan terus berjalan, dengan dukungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak arus dana.
“Tujuan akhirnya jelas: mengembalikan uang negara yang telah dicuri,” tegas Asep
[ tim ]
